naskah akademik uu ite. Submit Search. naskah akademik uu ite

5 Naskah Akademik ini bertujuan untuk merumuskan: 1. daerah (perda), naskah akademik merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang telah melalui . 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, UU Nomor 12 Tahun 1971 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong, UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan . "RKUHP ini. (Pasal 5 & Pasal 6 UU ITE); 2. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945). Dapat kami simpulkan bahwa kegiatan lelang online yang Anda tanyakan dapat dikatakan sebagai perjudian. Naskah akademik disusun bukan hanya bertujuan sebagai persyaratan formal dari proses pembentukan peraturan perundang- undangan karena dalam naskah akademik tersebut, permasalahan. . TEKS. penyelenggaraan sistem elektronik (Pasal 15 & Pasal 16 UU ITE);. selain secara tegas dinyatakan dalam batang tubuh UUD NRI 1945, juga telah sejalan dan searah dengan tujuan nasional bangsa Indonesia1, yang berbunyi:Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaNaskah RUU Perubahan UU ITE ; 13 07-2015. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M. Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode analisis informasi. Menurutnya, hal tersebut tidak memiliki urgensi yang nyata, bahkan alasan menaikkan syarat usia hakim konstitusi tidak dapat ditemukan dalam Naskah Akademik UU MK. Hal tersebut. 2 Bidang penelitian : Hukum, Teknologi Informasi 3 Penanggung jawab : Freddy Harris, SH, LL. Foto: RES. Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan,. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 000 anggota Polri, dan 330. Pasal "karet" UU ITE. Pasal 18 Ayat (6 ) dan Pasal 33 Ayat (1 ) Undang-Undang Dasar NegaraPengamat ilmu perundang-undangan, Bayu Dwi Anggono, menunjuk ketentuan Pasal 43 ayat (3), Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 40 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG . Dalam perjalanannya, terdapat banyak masukan dan aspirasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, praktisi, dan masyarakat lainnya. Metode Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang. UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Nomor 11. 2020. Dasar filosofis memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945. Undang-undang (UU) No. Setelah mematangkan naskah akademik dan draf Revisi Undang-Undang No. Submit Search. 64 G. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini selain untuk. Sebagai konstitusi dan sumber. E. Selain itu, perintah Presiden Joko Widodo terkait revisi UU ITE ditafsirkan oleh para pembantunya. Pengaturan naskah akademik mulai dikenal dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan, meskipun masih bersifat alternatif atau belum wajib. 2K views • 104 slides Catatan dan Usulan atas RUU Perubahan UU ITE ICT Watch 2. Selain alasan naskah akademik yang mirip UU Cipta Kerja, ada beberapa alasan yang diungkap koalisi masyarakat sipil seperti pembahasan RUU Kesehatan yang tertutup dan tanpa partisipasi publik yang bermakna. Apa alasan, tujuan, dan dampak dari pemindahan ibu kota negara Indonesia? Bagaimana proses perencanaan, pengaturan, dan pengelolaan ibu kota negara yang baru? Temukan jawabannya dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang disusun oleh Bappenas dan tim ahli dari berbagai bidang. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan 7. Perubahan Atas Undang. sebagaidiatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE. H. penyelenggaraan sertifikasi elektronik (certification authority, Pasal 13 & Pasal 14 UU ITE); dan 4. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut. DPRD terdiri atas anggota yang dipilih dalam pemilihan umum dan diangkat dari unsur Orang Asli Papua. Ada pula pendapat Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto yang disampaikan pada 11 Desember 2021 ”Terkesan adanya semacam disparitas antara substansi naskah akademik (NA) dan RUU. Naskah Akademik Ruu Tentang Perlindungan Data. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG TENTANG PERAN SERTA MASYARAKAT BAB I PENDAHULUAN A. Naskah Akademik RUU Perubahan Atas UU ITE ICT Watch 8. U. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah PT dalam suatu rancangan undang-undang. 4 Landasan Hukum 1. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA BAB I PENDAHULUAN A. 19/03/2021, 10:50 WIB. Tim Sertifikasi Dosen dibentuk untuk menyusun Pedoman Penyelenggaraan program Sertifikasi Dosen. 40/1999 tentangf Pers 3. Di media sosial Twitter, banyak pihak mengkritik substansi naskah tersebut. BAB I PENDAHULUAN. Revisi diharapkan sekaligus jadi momentum untuk merekonstruksi UU ITE secara menyeluruh. 5 Naskah Akademik ini merupakan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah perihal pengaturan suatu masalah dalam RUU yang akan digunakan pada saat penyusunan dan pembahasan RUU dimaksud. Naskah. (UUD NRI) Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3. Semoga naskah ini dapat bermanfaat dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut dianilisis dengan tetap memperhatikan karakteristik hukum nasional yang. RUU ITE, dalam salah satu. Naskah Lengkap Undang-undang ITE (UU No 11 Tahun 2008) 1. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (2011) tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi JawaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen. Naskah Akademik, ungkap Adharinalti, harus memuat dasar filosofis, dasar sosiologis dan dasar yuridis. Naskah Lengkap Undang-undang ITE (UU No 11 Tahun 2008) 1. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik implementasikannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU N0. Foto: RES. 41 tahun 1999 jo uu no. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian. “Ancaman UU ITE Berlanjut”, Kompas, 28 Oktober 2016. Apa itu serah simpan karya dan mengapa penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Indonesia? Baca dokumen ini untuk mengetahui latar belakang, tujuan, dan mekanisme rancangan undang-undang tentang serah. 11. 11 Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, naskah akademik Kejahatan Internet (Cybercrimes), 2004, hlm. Semula, naskah dalam artikel ini merujuk kepada dokumen yang diterima Kompas. UU ITE memuat dua klausul yang . Teknologi informasi atau jika disebut dalam Bahasa Inggris yaitu Information Technology merupakan istilah yang sangat umum untuk teknologi apa saja yang dapat. 3 Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. - 2 - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UU ITE bermula dengan dilakukannya penelitian untuk menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI) oleh Universitas Padjadjaran, Institut Teknologi Bandung, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI di tahun 1999. 2. Jakarta,. pembentukan UU yang masih tertunda itulah maka perlu upaya antisipasi yaitu dengan mempersiapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Elektronik yang nantinya menjadi peraturan pelaksana dari UU ITE tersebut. 4. Wb. Itas Rancangan Perda Bateng 2021 2020 5537); 2022 201 2018 260); IS 63981; 23 yang efektåf, geti#p w. oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, masa penahanan yang disesuaikan dengan konvensi Internasional (ICCPR), perlunya keberadaan Hakim Komisaris, dan lain-lain. Kembali PETUNJUK PENGGUNAAN. 1 Judul : “Naskah Akademik Kerangka Hukum Indonesia Untuk Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik”. membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Mengingat : 1. Namun penggunaan aplikasi SIPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan Ramli, Ahmad M. Namun apabila PUU yang lain seperti Perpres, PP dan Permen ingin menyusun dasar / argumentasi ilmiah penyusunan nya dapat menggunakan Naskah Kajian/ Naskah UrgensiNaskah Akademik ini. Loading Preview. Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang tiba untuk pemeriksaan dalam kasus dugaan penistaan agama. Naskah akademik ini diperlukan dalam rangka penyempurnaan UU Nomor 8 Tahun 1981. Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penyelarasan Naskah. (Pasal 28J UUD Negara RI 1945). Karena itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas sudah bisa mulai dibahas bersama oleh pemerintah dan DPR tahun ini. Berita Terkait. Naskah RUU Perubahan UU ITE. Naskah akademik ini disusun oleh Badan Keahlian DPR RI dengan mengacu pada pedoman penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Dapat diunduh dan disimpan. Rancangan Undang - Undang tentang tentang Perubahan Atas Undang - Undang tentang nformas i D a n nsaksi Elektronik Mengingat perhatian pemerintah masih terpusat pada pembuatan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) yang juga penting karena merupakan salah satu perangkat hukum yang mengatur pemanfaatan Teknologi Informasi (cyberlaw), dan pentingnya Negara Republik Indonesia segera memiliki Undang – Undang Tindak Pidana di menyelesaikan Naskah Akademik dan RUU Perubahan UU ITE. "Parlemen akan mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal ini Menkopolhukam dan jajarannya dalam rangka melakukan diskusi pada hari ini," ujar Azis saat bertemu dengan Tim Kajian UU ITE. 2 | 93 BAB I PENDAHULUAN A. Naskah RUU Perubahan UU ITE. . UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Semoga Naskah Akademik ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif,. Review II Substansi/Analisa dari hal-hal yang termuat dalam setiap bab dan sub bab apakah telah memenuhi maksud dari UU Nomor 12 Tahun 2011 dan telah sesuai dengan tema yang dibahas dalam Naskah Akademiknya itu sendiri. 127 Ibid. telah menyusun naskah akademik rancangan undang-undang, maka naskah akademik tersebut wajib disertakan dalam penyampaian perencanaan pembentukan rancangan undang-undang. PresidenC. Isu perumusan aturan melingkupi beberapa sub isu yakni : a) landasan, b) asas-asas dalam pengaturan, c) batas-batas kewenangan. Pasal 5 ayat (l), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 23 Juni 2023 895. ditegaskan dalam Naskah Akademik RUU bahwa, “penambahan pasal delik aduan sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi sehingga perbuatan pidana pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) yang dilakukan tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Naskah RUU Perubahan UU ITE yang sudah disetujui oleh Seluruh Kementerian terkait. 4 Tabel 2. NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENGELOLAAN. Jakarta (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang menyiapkan naskah akademik terkait dengan usulan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2. pdf (kemdikbud. Metode Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah studi dokumen dalam bentuk undang-undang serta peraturan lain yang berlaku, survei perilaku merokok dan dukungan terhadap pemberlakukan KTR di Kabupaten Bandung, serta melakukan telaah dari hasil. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. 11. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun. UU No. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana tentang Penyelenggaraan Pendidikan. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN. Bahan pertimbangan yang digunakan dalam permohonanNaskah Akademik | Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga 7 diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para stakeholder, akademisi, ormas, dan kelompok kepentingan lainnya. kegiatan Tim Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Pidana ini. 2005. Terkait hal ini Dinas Sosial akan menjadi leading sektornya. Pasal 26 Ayat (1) UU ITE, (1) Kecuali Ditentukan Lain Oleh Peraturan Perundang Undangan Setiap Informasi Melalui Media Elektronik Yang Menyangkit Data Pribadi Seseorang Harus Dilakukan Atas Persetujuan Orang Yang Bersangkutan, 2016. Pelindungan Data Pribadi - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022Dasar Hukum Telematika 1. 2. See Full PDF. Hal tersebut diatas semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Semula, naskah akademik RUU Cipta Kerja mencantumkan klaster ketenagakerjaan hanya mencakup satu UU, yaitu UU Ketenagakerjaan. Naskah akademik merupakan salah satu bagian penting dalam hal penyusunan undang-undang. Kegunaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan. “Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia”. TENTANG. 111 4. segera disusun dalam rangka memenuhi amanat UU No. , Ahmad Redi, FH UI, 2010. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaPresiden juga telah memberikan naskah akademik dan RUU Perubahan UU ITE ke DPR RI. Hal ini rawan terhadap kehidupan. Naskah akademik. 7 BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS A. 7 Hak untuk dibela oleh seorang advokat atau pembelaUU No. Baca juga: Ramai soal UU ITE, Kapolri Minta Kedepankan Restorative Justice, Ini Kata Ahli Hukum UGM. B. set_komisi1@dpr. 4 Tahun 2009 yang telah diubah san disahkan menjadi Undang-Undang No. Sebagai sosok yang menekuni kajian Hukum Cyber, Hukum E-Commerce, Hukum Telekomunikasi dan Hukum Perlindungan Data Pribadi, Dr. RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN. Padahal, berdasarkan Pasal 96 ayat (4) UU. “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 56 D. . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . Isu ini terus berjalan dengan ragam topik, mulai dari pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), naskah akademik, hingga kasus Edy Mulyadi. com - Pemerintah mengklaim telah melakukan kajian mendalam terkait proses penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN). 5, LN. “Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia”. 11 Tahun 2008 tentang ITE sudah berlaku sejak diundangkannya pada tahun 2008. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut. Deretan Kasus yang Jerat Panji Gumilang hingga Nasib Ribuan Santri Al Zaytun. Undang-undang (UU) NO. edu 1 Judul : “Naskah Akademik Kerangka Hukum Indonesia Untuk Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Elektronik”. Adapun sasaran pengaturan yang dikemukakan dalam naskah akademik ini mencakup: 14. Menurut dia, tanpa naskah akademik, proses pembahasan revisi UU KPK. Pemerintah menganggap naskah akademik hanyalah pendukung undang-undang ibu kota baru. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. M 4 Peneliti utama : Arrianto Mukti Wibowo, S. Tersangka kasus penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Lina Lutfiawati bersiap menja. Kami memang selalu komit untuk memberikan perhatian dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Denpasar,” pungkas Kadek Agus. Ulasan Lengkap. Selain itu, naskah. No. 22. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kami sudah menerima laporan Anda. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG .